Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papuaadalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalamadalah simbol Kepalangmcrahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi bcrdasarkan Konvcnsi.
undang - undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahanadalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaanadalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negaraadalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah melakukan atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesiaKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papuaadalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalamadalah simbol Kepalangmcrahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi bcrdasarkan Konvcnsi.
undang - undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahanadalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaanadalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negaraadalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah melakukan atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia