Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraadalah jasa penunjang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubaraadalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung televisi kabel televisi teresterial radio telepon internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar majalah dan barang cetakan lainnya.
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografiadalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasiadalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umur serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraadalah jasa penunjang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubaraadalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung televisi kabel televisi teresterial radio telepon internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar majalah dan barang cetakan lainnya.
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografiadalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasiadalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umur serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah