Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP

Keterangan

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP

Keterangan

adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP

Keterangan

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP

Keterangan

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambangan

Term (Indonesia)

Jabatan

Keterangan

adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Jabatan

Keterangan

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Term (Indonesia)

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA

Keterangan

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Jabatan Fungsional Jaksa

Keterangan

adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia

Term (Indonesia)

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

Keterangan

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

Keterangan

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Indonesia	Keterangan	Sumber
Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP	adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP	adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP	adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.	undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP	adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambangan
Jabatan	adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.	peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Jabatan	adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.	peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA	adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.	peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Jabatan Fungsional Jaksa	adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.	undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF	adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF	adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP

Keterangan

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP

Keterangan

adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP

Keterangan

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP

Keterangan

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambangan

Term (Indonesia)

Jabatan

Keterangan

adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Jabatan

Keterangan

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Term (Indonesia)

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA

Keterangan

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Jabatan Fungsional Jaksa

Keterangan

adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia

Term (Indonesia)

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

Keterangan

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

Keterangan

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Indonesia	Keterangan	Sumber
Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP	adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP	adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP	adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.	undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP	adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambangan
Jabatan	adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.	peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Jabatan	adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.	peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA	adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.	peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Jabatan Fungsional Jaksa	adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.	undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF	adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF	adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja