logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kalender.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kalender.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kalender.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
IndonesiaKeteranganSumber
Hariadalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
Hariadalah hari kerja.peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek
Hariadalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial
Hariadalah hari kerja.peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten
Hariadalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
Hariadalah hari kalender.undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Hariadalah hari kalender.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil
Hariadalah hari kerja.undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Hariadalah hari kerja.undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Hariadalah hari kalender.undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 208
  • 209
  • 210
  • More pages
  • 1011
  • Next