logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Ralryat yang selanjutnya disingkat DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana dimaksud dalam Tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2018 tentang veteran republik indonesia

Term (Indonesia)

Dewan Perwalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah lembaga perwakilan ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Dewan Profesor

Keterangan

adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas sebelas maret

Term (Indonesia)

Dewan Sengketa

Keterangan

adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksi

Term (Indonesia)

Dewan Sengketa

Keterangan

adalah perseorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi

Term (Indonesia)

Dewan Sumber Daya Air Nasional

Keterangan

adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
IndonesiaKeteranganSumber
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan
Dewan Perwakilan Ralryat yang selanjutnya disingkat DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana dimaksud dalam Tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2018 tentang veteran republik indonesia
Dewan Perwalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dewan Profesoradalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas sebelas maret
Dewan Sengketaadalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksi
Dewan Sengketaadalah perseorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi
Dewan Sumber Daya Air Nasionaladalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 163
  • 164
  • 165
  • More pages
  • 1011
  • Next