Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebasadalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakartaadalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersamaadalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasadalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa baratadalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebasadalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakartaadalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersamaadalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasadalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa baratadalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan