Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan

Keterangan

adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Term (Indonesia)

Dewan Kehormatan

Keterangan

adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum

Term (Indonesia)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP

Keterangan

adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP

Keterangan

adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

Term (Indonesia)

Dewan Kelurahan

Keterangan

adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta

Term (Indonesia)

Dewan Komisaris

Keterangan

adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama

Term (Indonesia)

Dewan Komisaris

Keterangan

adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Sumber

undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Term (Indonesia)

Dewan Komisioner

Keterangan

adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Term (Indonesia)

Dewan Komisioner

Keterangan

adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Term (Indonesia)

Dewan Komisioner

Keterangan

adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

Indonesia	Keterangan	Sumber
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan	adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas
Dewan Kehormatan	adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.	undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP	adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.	undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP	adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.	undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum
Dewan Kelurahan	adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.	undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta
Dewan Komisaris	adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama
Dewan Komisaris	adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.	undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Dewan Komisioner	adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.	undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat
Dewan Komisioner	adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.	undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Dewan Komisioner	adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.	undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan

Keterangan

adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Term (Indonesia)

Dewan Kehormatan

Keterangan

adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum

Term (Indonesia)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP

Keterangan

adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

Term (Indonesia)

Dewan Kelurahan

Keterangan

adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta

Term (Indonesia)

Dewan Komisaris

Keterangan

adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama

Term (Indonesia)

Dewan Komisaris

Keterangan

adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Sumber

undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Term (Indonesia)

Dewan Komisioner

Keterangan

adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Term (Indonesia)

Dewan Komisioner

Keterangan

adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Term (Indonesia)

Dewan Komisioner

Keterangan

adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

Indonesia	Keterangan	Sumber
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan	adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas
Dewan Kehormatan	adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.	undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP	adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.	undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP	adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.	undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum
Dewan Kelurahan	adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.	undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta
Dewan Komisaris	adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama
Dewan Komisaris	adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.	undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Dewan Komisioner	adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.	undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat
Dewan Komisioner	adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.	undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Dewan Komisioner	adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.	undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan