undang-undang nomor 9 tahun 2018

tentang

penerimaan negara bukan pajak

Tanggal pengundangan23 Agustus 2018

StatusBerlaku

Peraturan Pelaksana

peraturan pemerimah repubuk indonesi.a nomor 21 tahun 2025berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian luar negeri

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 6 Mei 2025

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 11 Apr 2025

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2023berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berrlaku pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 5 Apr 2023

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2023berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 5 Apr 2023

peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2023berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada komisi pengawas persaingan usaha

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 5 Apr 2023

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2023berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian sosial

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 5 Apr 2023

peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2022need_confirmation

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir

melaksanakan ketentuan Passl 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 1 Nov 2022

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2023berlaku

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian dalam negeri

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 27 Feb 2023

peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2021need_confirmation

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 25 Okt 2021

peraturan pemerintah nomor 81need_confirmation

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pemeriksa keuangan

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10.ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 10 Agu 2021

peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022need_confirmation

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral

melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), pasal 8 ayat (3), pasal 10 ayat {2), dan Pasal 12 ayat (2) undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 15 Agu 2022

peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2021need_confirmation

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 13 Apr 2021

peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2021need_confirmation

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perindustrian

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal l0 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Fajak

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 9 Mar 2021

peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2022need_confirmation

perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 11 Apr 2022

peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021need_confirmation

tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak

Melaksanakan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menciptakan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 5 Jan 2021