penerimaan negara bukan pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian luar negeri

— Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berrlaku pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

— Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada komisi pengawas persaingan usaha

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian sosial

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir

— melaksanakan ketentuan Passl 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian dalam negeri

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada h.rsat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pemeriksa keuangan

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10.ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral

— melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), pasal 8 ayat (3), pasal 10 ayat {2), dan Pasal 12 ayat (2) undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perindustrian

— melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal l0 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Fajak

perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara

tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak

— Melaksanakan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menciptakan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak