Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesiaadalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar Laut.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang lautadalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuanganadalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraadalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraadalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraadalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daera.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesiaadalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar Laut.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang lautadalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuanganadalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraadalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraadalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negaraadalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daera.
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara