logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan

Keterangan

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Term (Indonesia)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL

Keterangan

adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidup

Term (Indonesia)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL

Keterangan

adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Term (Indonesia)

Surat Persetujuan Ekspor

Keterangan

adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sumber

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Term (Indonesia)

Surat Persetujuan Ekspor

Keterangan

adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sumber

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Term (Indonesia)

Surat Persetujuan Ekspor

Keterangan

adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan mengekspor narkotika.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika

Term (Indonesia)

Surat Persetujuan Impor

Keterangan

adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sumber

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Term (Indonesia)

Surat Persetujuan Impor

Keterangan

adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sumber

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Term (Indonesia)

Surat Persetujuan Impor

Keterangan

adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika

Term (Indonesia)

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Keterangan

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
IndonesiaKeteranganSumber
Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataanadalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPLadalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidup
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLadalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
Surat Persetujuan Eksporadalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Surat Persetujuan Eksporadalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
Surat Persetujuan Eksporadalah surat persetujuan Menteri Kesehatan mengekspor narkotika.undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika
Surat Persetujuan Imporadalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Surat Persetujuan Imporadalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
Surat Persetujuan Imporadalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunanadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 923
  • 924
  • 925
  • More pages
  • 1011
  • Next