logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang selanjutnya disingkat SPPBS

Keterangan

adalah surat perintah dari PUPN untuk menjual barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang yang telah dilakukan penyitaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara

Term (Indonesia)

Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP

Keterangan

adalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara

Term (Indonesia)

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor

Keterangan

adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor

Keterangan

adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB

Keterangan

adalah surat yang digunakan untuk besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.

Sumber

peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor

Term (Indonesia)

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Pernyataan

Keterangan

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta Utang nilai Harta Bersih serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan
IndonesiaKeteranganSumber
Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UPadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2Dadalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang selanjutnya disingkat SPPBSadalah surat perintah dari PUPN untuk menjual barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang yang telah dilakukan penyitaan.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara
Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPPadalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara
Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Pasporadalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian
Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Pasporadalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPPadalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKBadalah surat yang digunakan untuk besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor
Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Pernyataanadalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta Utang nilai Harta Bersih serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 922
  • 923
  • 924
  • More pages
  • 1011
  • Next