Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah surat perintah dari PUPN untuk menjual barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang yang telah dilakukan penyitaan.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negaraadalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negaraadalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasianadalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasianadalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah surat yang digunakan untuk besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotorKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah surat perintah dari PUPN untuk menjual barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang yang telah dilakukan penyitaan.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negaraadalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negaraadalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasianadalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasianadalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah surat yang digunakan untuk besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor