logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir

Keterangan

adalah: a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Term (Indonesia)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir

Keterangan

adalah SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau b SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan

Term (Indonesia)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT PPh

Keterangan

adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan

Term (Indonesia)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh

Keterangan

adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Term (Indonesia)

Surat Pembetulan atas surat Keterangan

Keterangan

adalah surat pembetulan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan surat Keterangan yang diterbitkan sebelum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan

Term (Indonesia)

Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat SP3

Keterangan

adalah surat yang diterbitkan oleh PUPN berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara

Term (Indonesia)

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD

Keterangan

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU

Keterangan

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
IndonesiaKeteranganSumber
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhiradalah: a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhiradalah SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau b SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT PPhadalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPhadalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
Surat Pembetulan atas surat Keteranganadalah surat pembetulan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan surat Keterangan yang diterbitkan sebelum.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat SP3adalah surat yang diterbitkan oleh PUPN berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPDadalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LSadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TUadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 921
  • 922
  • 923
  • More pages
  • 1011
  • Next