logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada

Keterangan

adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Peraturan Kepolisian

Keterangan

adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia

Term (Indonesia)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan

Keterangan

adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

Term (Indonesia)

Peraturan OJK

Keterangan

adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Term (Indonesia)

Peraturan OJK

Keterangan

adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Term (Indonesia)

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Keterangan

adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut

Term (Indonesia)

Peraturan Pemerintah

Keterangan

adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Term (Indonesia)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Keterangan

adalah Peraturan PerUndang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Term (Indonesia)

Peraturan Perundang-undangan

Keterangan

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Term (Indonesia)

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Keterangan

adalah semua peraturan di bidang perpajakan.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
IndonesiaKeteranganSumber
Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkadaadalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Peraturan Kepolisianadalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia
Peraturan Lembaga Penjamin Simpananadalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
Peraturan OJKadalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat
Peraturan OJKadalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Peraturan Pemanfaatan Ruangadalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut
Peraturan Pemerintahadalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangadalah Peraturan PerUndang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Peraturan Perundang-undanganadalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakanadalah semua peraturan di bidang perpajakan.undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 715
  • 716
  • 717
  • More pages
  • 1011
  • Next