logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain

Keterangan

adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah

Term (Indonesia)

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain

Keterangan

adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah

Term (Indonesia)

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain

Keterangan

adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain

Keterangan

adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Peraturan Desa

Keterangan

adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa

Term (Indonesia)

Peraturan Desa

Keterangan

adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Permusyawaratan Desa.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Term (Indonesia)

Peraturan Desa/peraturan yang setingkat

Keterangan

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Term (Indonesia)

Peraturan Dewan Direktur

Keterangan

adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Direktur.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi

Term (Indonesia)

Peraturan Dewan Gubernur

Keterangan

adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur kepegawaian dan organisasi Bank Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia

Term (Indonesia)

Peraturan Dewan Komisioner

Keterangan

adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat
IndonesiaKeteranganSumber
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lainadalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lainadalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lainadalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lainadalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Peraturan Desaadalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa
Peraturan Desaadalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Permusyawaratan Desa.undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Peraturan Desa/peraturan yang setingkatadalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Peraturan Dewan Direkturadalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Direktur.peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi
Peraturan Dewan Gubernuradalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur kepegawaian dan organisasi Bank Indonesia.undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Peraturan Dewan Komisioneradalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK.undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 713
  • 714
  • 715
  • More pages
  • 1011
  • Next