Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasianadalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangroveadalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasianadalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksualadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu keluarga kelompok dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosialadalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutanadalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.
peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatanKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasianadalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangroveadalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasianadalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksualadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu keluarga kelompok dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosialadalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutanadalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.
peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan