Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.
undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanadalah karya yang diterbitkan secara terus-menerus dalam periode tertentu, baik dalam bentuk cetak maupun rekam.
peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekamadalah hewan produk hewan ikan produk ikan tumbuhan produk tumbuhan pangan Pakan PRG SDG Agensia Hayati Jenis Asing Invasif Tumbuhan dan Satwa Liar Tumbuhan dan Satwa Langka dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK HPIK atau OPTK.
undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhanadalah media pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhanadalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikadalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksiadalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.
undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanadalah karya yang diterbitkan secara terus-menerus dalam periode tertentu, baik dalam bentuk cetak maupun rekam.
peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekamadalah hewan produk hewan ikan produk ikan tumbuhan produk tumbuhan pangan Pakan PRG SDG Agensia Hayati Jenis Asing Invasif Tumbuhan dan Satwa Liar Tumbuhan dan Satwa Langka dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK HPIK atau OPTK.
undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhanadalah media pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhanadalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikadalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksiadalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial