Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipanadalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipanadalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipanadalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahadalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismeadalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon keluarga pengganti.
peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anakKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipanadalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipanadalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipanadalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahadalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismeadalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon keluarga pengganti.
peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak