Apa itu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Diundangkan pada 23 Oktober 2009. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang meliputi penciptaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Diatur pul…

Kapan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diundangkan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diundangkan pada 23 Oktober 2009.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan berkaitan dengan bidang ARSIP.

Apa itu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Diundangkan pada 23 Oktober 2009. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang meliputi penciptaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Diatur pul…

Kapan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diundangkan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diundangkan pada 23 Oktober 2009.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan berkaitan dengan bidang ARSIP.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang meliputi penciptaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Diatur pula pembagian tanggung jawab antara pencipta arsip dan lembaga kearsipan, pembentukan sistem informasi kearsipan berbasis teknologi, serta perlindungan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dan hukum. Selain itu, Undang-Undang ini menegaskan peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga pembina, serta mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam akses dan pelestarian arsip.

Ketentuan peralihan menyatakan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam ketentuan penutup, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta pemerintah wajib menetapkan peraturan pelaksanaan untuk mendukung penyelenggaraan sistem kearsipan nasional yang efektif, terpadu, dan modern.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

kearsipan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

kearsipan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

kearsipan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

kearsipan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup