Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2017 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerahadalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umumadalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industriadalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikulturaadalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaanadalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengahadalah kerja sama dengan badan usaha dalam keterkaitan usaha atas dasar saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara masyarakat Transmigrasi dan Badan Usaha.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengahadalah segala bentuk kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional.
peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasionalKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2017 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerahadalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umumadalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industriadalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikulturaadalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaanadalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengahadalah kerja sama dengan badan usaha dalam keterkaitan usaha atas dasar saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara masyarakat Transmigrasi dan Badan Usaha.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengahadalah segala bentuk kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional.
peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional