Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumiadalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risikoadalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantaradalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanahadalah persetuj uan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara republik indonesiaadalah persetuj uan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar neger.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang tata kerjadan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartitadalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara republik indonesiaadalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang tata kerjadan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartitadalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaranKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumiadalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risikoadalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantaradalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanahadalah persetuj uan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara republik indonesiaadalah persetuj uan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar neger.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang tata kerjadan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartitadalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara republik indonesiaadalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang tata kerjadan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartitadalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran