logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kalender.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

Term (Indonesia)

Hari

Keterangan

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai
IndonesiaKeteranganSumber
Hariadalah hari kalender.undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
Hariadalah hari kerja.undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
Hariadalah hari kerja.undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Hariadalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
Hariadalah hari kerja.peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban
Hariadalah hari kerja.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual
Hariadalah hari kerja.peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Hariadalah hari kerja.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Hariadalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal
Hariadalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 210
  • 211
  • 212
  • More pages
  • 1011
  • Next