Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah hak atas Penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksualadalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang persadalah hak yang diberikan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk membangun dan/atau mengoperasikan SKKL Internasional.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaranadalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampahadalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengolalaan Barang Milik Negara, pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakadalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2020 tentang tata cara penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajakadalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantaradalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanahKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah hak atas Penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksualadalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang persadalah hak yang diberikan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk membangun dan/atau mengoperasikan SKKL Internasional.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaranadalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampahadalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengolalaan Barang Milik Negara, pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakadalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2020 tentang tata cara penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajakadalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantaradalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah