logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi
IndonesiaKeteranganSumber
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRPadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RIadalah Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRadalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 161
  • 162
  • 163
  • More pages
  • 1011
  • Next