Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakartaadalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai Pemerintahan Daerah unsur penyelenggara.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahadalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negaraadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II.
undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2018 tentang veteran republik indonesiaKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakartaadalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai Pemerintahan Daerah unsur penyelenggara.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahadalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negaraadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II.
undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2018 tentang veteran republik indonesia