logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Dewan Pengawas

Keterangan

adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara

Term (Indonesia)

Dewan Pengawas

Keterangan

adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) damri

Term (Indonesia)

Dewan Pengawas

Keterangan

adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulog

Term (Indonesia)

Dewan Pengawas

Keterangan

adalah organ LPI yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi

Term (Indonesia)

Dewan Pengawas

Keterangan

adalah organ Bank Tanah yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Bank Tanah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah

Term (Indonesia)

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas

Keterangan

adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Term (Indonesia)

Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM

Keterangan

adalah dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan rekomendasi dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

Term (Indonesia)

Dewan Pertimbangan Presiden

Keterangan

adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan presiden

Term (Indonesia)

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

Keterangan

adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah

Term (Indonesia)

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD

Keterangan

adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
IndonesiaKeteranganSumber
Dewan Pengawasadalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara
Dewan Pengawasadalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan.peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) damri
Dewan Pengawasadalah organ perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulog
Dewan Pengawasadalah organ LPI yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur.peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi
Dewan Pengawasadalah organ Bank Tanah yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Bank Tanah.peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawasadalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDMadalah dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan rekomendasi dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
Dewan Pertimbangan Presidenadalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan presiden
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPDadalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 157
  • 158
  • 159
  • More pages
  • 1011
  • Next