logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye

Keterangan

adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Term (Indonesia)

Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Walakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan

Keterangan

adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf

Term (Indonesia)

Tim Penilai Kinerja PNS

Keterangan

adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT

Keterangan

adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak $72 ext{ m}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak $90 ext{ m}^2$ (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung

Term (Indonesia)

Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan

Keterangan

adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Term (Indonesia)

Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA

Keterangan

adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung

Term (Indonesia)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Keterangan

adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidup

Term (Indonesia)

Tim Verifikasi

Keterangan

adalah tim penilai yang melakukan pengecekan dan penyaringan usulan pemberian insentif.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial

Term (Indonesia)

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Keterangan

adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Term (Indonesia)

Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Keterangan

adalah setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2023 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan
IndonesiaKeteranganSumber
Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanyeadalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Walakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapanadalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor.peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf
Tim Penilai Kinerja PNSadalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil
Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPTadalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak $72 ext{ m}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak $90 ext{ m}^2$ (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapanadalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPAadalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidupadalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidup
Tim Verifikasiadalah tim penilai yang melakukan pengecekan dan penyaringan usulan pemberian insentif.peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial
Tindak Pidana di Bidang Perpajakanadalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuanganadalah setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2023 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 958
  • 959
  • 960
  • More pages
  • 1011
  • Next