logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN

Keterangan

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD

Keterangan

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sumber

undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Keterangan

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Keterangan

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Sumber

undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia
IndonesiaKeteranganSumber
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDNadalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDNadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPDadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPDadalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaradalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaradalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaradalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahanadalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahanadalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 915
  • 916
  • 917
  • More pages
  • 1011
  • Next