logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi

Keterangan

adalah surat keputusan mengenai pengurangan sanksi administratif.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Term (Indonesia)

Surat Keputusan Pernbetulan

Keterangan

adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-uudangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayarsurat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihilatau surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Term (Indonesia)

Surat Keputusan Pernbetulan

Keterangan

adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-uudangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan surat keteapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihilatau surat tagihan bea perolhan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Term (Indonesia)

Surat Keputusan Persetujuan Bersama

Keterangan

adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Term (Indonesia)

Surat Keterangan Aktivasi Transmiter yang selanjutnya disingkat SKAT

Keterangan

adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmiter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Term (Indonesia)

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Keterangan

Keterangan

adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan

Term (Indonesia)

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan

Keterangan

adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Term (Indonesia)

Surat keterangan sahnya hasil hutan

Keterangan

adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar

Keterangan

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Term (Indonesia)

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan

Keterangan

adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
IndonesiaKeteranganSumber
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasiadalah surat keputusan mengenai pengurangan sanksi administratif.peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Surat Keputusan Pernbetulanadalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-uudangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayarsurat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihilatau surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Surat Keputusan Pernbetulanadalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-uudangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan surat keteapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihilatau surat tagihan bea perolhan hak atas tanah dan bangunan.undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Surat Keputusan Persetujuan Bersamaadalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama.peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Surat Keterangan Aktivasi Transmiter yang selanjutnya disingkat SKATadalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmiter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Keteranganadalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pengbasilan tertentu berupa barta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan
Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keteranganadalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Surat keterangan sahnya hasil hutanadalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayaradalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahanadalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 912
  • 913
  • 914
  • More pages
  • 1011
  • Next