Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerahadalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerahadalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah