PP ini mengatur peran pemerintah daerah dalam mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan pelaksanaan penyederhanaan perizinan serta kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan menjaga stabilitas ekonomi. Lingkup PP ini meliputi penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi, evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha, serta sanksi administratif.