logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL

Keterangan

adalah badan hukum yang diatur tersendiri dengan undang-undang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah

Term (Indonesia)

Badan hukum pendidikan

Keterangan

adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

Term (Indonesia)

Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM

Keterangan

adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

Term (Indonesia)

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD

Keterangan

adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

Term (Indonesia)

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP

Keterangan

adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

Term (Indonesia)

Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara

Keterangan

adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

Term (Indonesia)

Badan Internasional

Keterangan

adalah suatu badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan organisasi/lembaga asing lainnya yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya

Term (Indonesia)

Badan Keamanan Laut

Keterangan

adalah lembaga nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurikdisi indonesia

Term (Indonesia)

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN

Keterangan

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN

Keterangan

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
IndonesiaKeteranganSumber
Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHLadalah badan hukum yang diatur tersendiri dengan undang-undang.peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah
Badan hukum pendidikanadalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan
Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPMadalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPDadalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPPadalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan
Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggaraadalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan
Badan Internasionaladalah suatu badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan organisasi/lembaga asing lainnya yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
Badan Keamanan Lautadalah lembaga nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurikdisi indonesia
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKNadalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKNadalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang.peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 1011
  • Next