Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daearah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perpecepat pemenuhan pelayanan publik.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerahadalah bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan lintas batas negara dalam rangka pengembangan Industri nasional oleh Pemerintah Pusat, badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industriadalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahadalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantaraadalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasionaladalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahadalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur terkait Ibu Kota Negara.
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantaraadalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desaadalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdaganganKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daearah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perpecepat pemenuhan pelayanan publik.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerahadalah bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan lintas batas negara dalam rangka pengembangan Industri nasional oleh Pemerintah Pusat, badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industriadalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahadalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantaraadalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasionaladalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahadalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur terkait Ibu Kota Negara.
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantaraadalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desaadalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan