logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Direktorat Jenderal

Keterangan

adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang kekayaan intelektual yang berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh Menteri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek

Term (Indonesia)

Direktorat Jenderal

Keterangan

adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual

Term (Indonesia)

Direktorat Jenderal

Keterangan

adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik

Term (Indonesia)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keterangan

adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sumber

undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai

Term (Indonesia)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keterangan

adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

Term (Indonesia)

Direktorat Jenderal Imigrasi

Keterangan

adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Direktur

Keterangan

adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Direktur Jenderal

Keterangan

adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2022 tentang penjualan barang milik negara/ daerah berupa kendaraan perorangan dinas

Term (Indonesia)

Direktur Jenderal

Keterangan

adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sumber

undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai

Term (Indonesia)

Direktur Jenderal

Keterangan

adalah direktur jenderal pada Direktorat Jenderal.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek
IndonesiaKeteranganSumber
Direktorat Jenderaladalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang kekayaan intelektual yang berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh Menteri.peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek
Direktorat Jenderaladalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual
Direktorat Jenderaladalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik
Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiadalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiadalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan
Direktorat Jenderal Imigrasiadalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Direkturadalah Direktur Jenderal Imigrasi.undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Direktur Jenderaladalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2022 tentang penjualan barang milik negara/ daerah berupa kendaraan perorangan dinas
Direktur Jenderaladalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai
Direktur Jenderaladalah direktur jenderal pada Direktorat Jenderal.peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 167
  • 168
  • 169
  • More pages
  • 1011
  • Next