Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Surat Keputusan Keberatan: adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.; undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Surat Keputusan Keberatan: adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.; undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Keputusan Keberatan: adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau tahadap potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olej Wajib Pajak.; undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Keputusan Keberatan: adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.; undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak: adalah surat keputusan mengenai pembatalan ketetapan pajak.; peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga: adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.; undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga: adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.; peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga: adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.; undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Surat Keputusan Pembetulan: adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, atau surat keputusan persetujuan bersama.; peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Surat Keputusan Pembetulan: adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.; undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.

undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan