logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Pajak Pertambahan Nilai

Keterangan

adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/ atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean

Term (Indonesia)

Pajak Pertambahan Nilai

Keterangan

adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Term (Indonesia)

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN

Keterangan

adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Term (Indonesia)

Pajak Reklame

Keterangan

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Pajak Restoran

Keterangan

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Pajak Rokok

Keterangan

adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Pajak Sarang Burung Walet

Keterangan

adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Pajak yang terutang

Keterangan

adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Pajak yang terutang

Keterangan

adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalamm Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Term (Indonesia)

Pajak yang terutang

Keterangan

adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
IndonesiaKeteranganSumber
Pajak Pertambahan Nilaiadalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/ atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean
Pajak Pertambahan Nilaiadalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPNadalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas
Pajak Reklameadalah pajak atas penyelenggaraan reklame.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak Restoranadalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak Rokokadalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak Sarang Burung Waletadalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak yang terutangadalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak yang terutangadalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalamm Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Pajak yang terutangadalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 474
  • 475
  • 476
  • More pages
  • 1011
  • Next