logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana anak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan nasional penanggulangan bencana

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2019 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana anak
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan nasional penanggulangan bencana
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2019 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah
Menteriadalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 406
  • 407
  • 408
  • More pages
  • 1011
  • Next