logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Kebijakan Moneter

Keterangan

adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia

Term (Indonesia)

Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Keterangan

adalah arah atau tindakan Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Keterangan

adalah arahan strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Keterangan

adalah arah strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Keterangan

adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

Keterangan

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

Keterangan

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Kebutuhan dasar

Keterangan

adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Term (Indonesia)

Kecamatan

Keterangan

adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh

Term (Indonesia)

Kecamatan

Keterangan

adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
IndonesiaKeteranganSumber
Kebijakan Moneteradalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain.undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Kebijakan Nasional Sumber Daya Airadalah arah atau tindakan Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Airadalah arahan strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Airadalah arah strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional Sumber Daya Airadalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Kebutuhan dasaradalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Kecamatanadalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
Kecamatanadalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 292
  • 293
  • 294
  • More pages
  • 1011
  • Next