Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
Term (Indonesia)
Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU
Keterangan
adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan
Keterangan
adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan (WP
Keterangan
adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, tidak terikat batas administrasi, dan merupakan bagian tata ruang nasional.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR
Keterangan
adalah bagian WP tempat dilakukannya kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR
Keterangan
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR
Keterangan
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR
Keterangan
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP
Keterangan
adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP
Keterangan
adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
Term (Indonesia)
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP
Keterangan
adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.