Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang lautadalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurikdisi indonesiaadalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang lautadalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, tidak terikat batas administrasi, dan merupakan bagian tata ruang nasional.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian WP tempat dilakukannya kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambanganadalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubaraKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang lautadalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurikdisi indonesiaadalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang lautadalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, tidak terikat batas administrasi, dan merupakan bagian tata ruang nasional.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian WP tempat dilakukannya kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubaraadalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambanganadalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara