logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Pembangunan kepemudaan

Keterangan

adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Sumber

undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

Term (Indonesia)

Pembangunan Nasional

Keterangan

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

Term (Indonesia)

Pembangunan Nasional

Keterangan

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka tujuan bernegara.

Sumber

rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029

Term (Indonesia)

Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman

Keterangan

adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kawasan Permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional

Keterangan

adalah pernyataan tidak terikat terhadap Perj anj ian Perdagangan Internasional berdasarkan hasil Peninjauan Kembali Perj anj ian Perdagangan Internasional.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2018 tentang tata cara peninjauan kembali perjanjian perdagangan internasional

Term (Indonesia)

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Keterangan

adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Term (Indonesia)

Pembayar Transfer Debit

Keterangan

adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana

Term (Indonesia)

Pembayaran bunga utang

Keterangan

adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006

Term (Indonesia)

Pembayaran bunga utang

Keterangan

adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011

Term (Indonesia)

Pembayaran bunga utang

Keterangan

adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011
IndonesiaKeteranganSumber
Pembangunan kepemudaanadalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan
Pembangunan Nasionaladalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
Pembangunan Nasionaladalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka tujuan bernegara.rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029
Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukimanadalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kawasan Permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasionaladalah pernyataan tidak terikat terhadap Perj anj ian Perdagangan Internasional berdasarkan hasil Peninjauan Kembali Perj anj ian Perdagangan Internasional.peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2018 tentang tata cara peninjauan kembali perjanjian perdagangan internasional
Pembatasan Sosial Berskala Besaradalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
Pembayar Transfer Debitadalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit.undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana
Pembayaran bunga utangadalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.undang-undang nomor 13 tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006
Pembayaran bunga utangadalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011
Pembayaran bunga utangadalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 528
  • 529
  • 530
  • More pages
  • 1011
  • Next