Question 1

Apa itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Tidak Berlaku. Undang-Undang ini mengubah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 dengan menetapkan jumlah anggota DPR menjadi 500 orang, terdiri atas 425 anggota hasil pemilihan um…

Question 2

Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 masih berlaku?

Accepted Answer

Status hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 saat ini: Tidak Berlaku.

Question 3

Kapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 diundangkan?

Accepted Answer

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 belum tercatat di JDIHN.

Question 4

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Question 5

Tentang apa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 berkaitan dengan bidang LEMBAGA NEGARA.

susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985

Riwayat Perubahan

Mengubah

susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985

Riwayat Perubahan

Mengubah

Riwayat Perubahan

Mengubah

Riwayat Perubahan

Mengubah

susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985

susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985