susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah saat ini: Tidak Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah belum tercatat di JDIHN.

Q: Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Q: Tentang apa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan bidang LEMBAGA NEGARA.

Tanggal pengundangan-

StatusTidak Berlaku

Riwayat Perubahan

4 perubahan tercatat

Dicabut Dengan

undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Diubah Dengan

undang-undang nomor 5 tahun 1995 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985

undang-undang nomor 2 tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawartan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975

undang-undang nomor 5 tahun 1975 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah