susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah

Dalam Pasal 45‑48 undang‑undang ini ditetapkan bahwa badan‑badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat yang sudah ada sebelum berlakunya undang‑undang tetap menjalankan tugas dan wewenangnya hingga badan yang dibentuk berdasarkan undang‑undang mulai berfungsi; hal‑hal yang belum diatur akan diatur dalam peraturan perundang‑undangan; dan semua peraturan perundang‑undangan yang bertentangan dengan undang‑undang ini dinyatakan tidak berlaku. Undang‑undang ini mulai berlaku sejak diundangkan, dan pengundangan dilakukan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh seluruh masyarakat.