Ketentuan Peralihan dan Penutup Undang-Undang ini mengatur tahapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan terkoordinasi. Selama belum ada keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota tetap berada di Provinsi DKI Jakarta, sementara Otorita IKN mulai menyelenggarakan pemerintahan setelah keputusan tersebut ditetapkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara tetap melaksanakan kewenangan daerahnya kecuali urusan yang terkait langsung dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Sejumlah pasal dalam UU No. 25/1956, UU No. 47/1999, dan UU No. 7/2002 diubah dalam waktu paling lama dua tahun, sedangkan UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta akan disesuaikan dan sebagian ketentuannya dicabut setelah penetapan keputusan presiden. Semua peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku untuk kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan IKN, dan seluruh peraturan pelaksana wajib ditetapkan paling lambat dua bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

Ketentuan Peralihan dan Penutup Undang-Undang ini mengatur tahapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan terkoordinasi. Selama belum ada keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota tetap berada di Provinsi DKI Jakarta, sementara Otorita IKN mulai menyelenggarakan pemerintahan setelah keputusan tersebut ditetapkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara tetap melaksanakan kewenangan daerahnya kecuali urusan yang terkait langsung dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Sejumlah pasal dalam UU No. 25/1956, UU No. 47/1999, dan UU No. 7/2002 diubah dalam waktu paling lama dua tahun, sedangkan UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta akan disesuaikan dan sebagian ketentuannya dicabut setelah penetapan keputusan presiden. Semua peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku untuk kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan IKN, dan seluruh peraturan pelaksana wajib ditetapkan paling lambat dua bulan sejak undang-undang ini diundangkan.