Question 1

Apa itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Undang-Undang menetapkan ruang lingkup objek pengaturannya, yaitu bahwa Bendera Negara adalah Sang Merah Putih, Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia, Lambang Negara adalah Garuda…

Question 2

Apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih berlaku?

Accepted Answer

Status hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan saat ini: Berlaku.

Question 3

Kapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diundangkan?

Accepted Answer

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan belum tercatat di JDIHN.

Question 4

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Question 5

Tentang apa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berkaitan dengan bidang KENEGARAAN.

bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan

Peraturan Pelaksana

bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan

Peraturan Pelaksana

bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan

bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan

Peraturan Pelaksana

Peraturan Pelaksana