Question 1

Apa itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Tidak Berlaku. Diundangkan pada 1 Februari 1999. Materi pokok Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 mengatur susunan, keanggotaan, masa jabatan, serta tugas dan wewenang MPR, DPR, dan DPRD. Undang-undang ini menetapkan bahwa anggota…

Question 2

Apakah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah masih berlaku?

Accepted Answer

Status hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah saat ini: Tidak Berlaku.

Question 3

Kapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah diundangkan?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah diundangkan pada 1 Februari 1999.

Question 4

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Question 5

Tentang apa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan bidang LEMBAGA NEGARA.