JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

© 2026 BPHN · JDIHNv1.53.6 (a1d664f)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

© 2026 BPHN

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.53.6 (a1d664f)

|

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 4 tahun 1999

undang-undang nomor 4 tahun 1999

tentang

susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Tanggal pengundangan1 Februari 1999

StatusTidak Berlaku

Ringkasan Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Metadata

Metadata Peraturan

Jenis PeraturanUNDANG-UNDANG
Nomor4
Tahun1999
Judulsusunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah
SumberLN 1999 (24): 24 hlm.TLN 1999 (3811) : 16 hlm.
StatusTidak Berlaku
Asal DokumenJDIH Kementerian Hukum
URL Asal Dokumenhttps://jdih.kemenkum.go.id/common/dokumen/1999uu004.pdf
T.E.U.Indonesia
SubjekLEMBAGA NEGARA
Tanggal Diundangkan01 Februari 1999
Tanggal Penetapan31 Januari 1999

Mencabut:

undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah

Dicabut Dengan:

undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini