pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan

Q: Apa itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan?

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Diundangkan pada 15 April 2016.

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diundangkan?

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diundangkan pada 15 April 2016.

Q: Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan?

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Q: Tentang apa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan?

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan berkaitan dengan bidang SISTEM KEUANGAN - PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS.

Tanggal pengundangan15 April 2016

StatusBerlaku

Riwayat Perubahan

4 perubahan tercatat

Diubah Dengan

undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58721, dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, menyisipkan Pasal 8A, mengubah ketentuan Pasal 9, menghapus Pasal 10 dan Pasal 11 dan menyispkan satu Pasal di antara Pasal 34 dan 35 yakni Pasal 34A.

Mencabut Sebagian

undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang bank indonesia menjadi undang-undang

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.