JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

© 2026 BPHN · JDIHNv1.53.6 (a1d664f)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

© 2026 BPHN

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.53.6 (a1d664f)

|

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 17 tahun 2014

undang-undang nomor 17 tahun 2014

tentang

majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Tanggal pengundangan-

StatusBerlaku

Ringkasan Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Metadata

Mencabut:

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Diubah Dengan:

undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Dicabut Sebagian:

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada data peraturan pelaksana

Dokumen ini tidak memiliki peraturan pelaksana yang terdaftar.