JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

© 2026 BPHN · JDIHNv1.53.6 (a1d664f)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

© 2026 BPHN

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.53.6 (a1d664f)

|

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 27 tahun 2009

undang-undang nomor 27 tahun 2009

tentang

majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Tanggal pengundangan-

StatusTidak Berlaku

Riwayat Perubahan

1 perubahan tercatat

Dicabut Dengan

undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Ringkasan Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Metadata

Dicabut Dengan:

undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini