Question 1

Apa itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Undang-Undang menetapkan mengenai kelembagaan negara di tingkat pusat dan daerah. Bagian Ketentuan Umum (Pasal 1) dari undang-undang ini menetapkan berbagai definisi kunci yang me…

Question 2

Apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah masih berlaku?

Accepted Answer

Status hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah saat ini: Berlaku.

Question 3

Kapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah diundangkan?

Accepted Answer

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah belum tercatat di JDIHN.

Question 4

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Question 5

Tentang apa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah?

Accepted Answer

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan bidang LEMBAGA NEGARA.