larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Undang-undang ini mengatur larangan terhadap berbagai bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk perjanjian yang berpotensi menimbulkan monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan penggabungan usaha yang mengurangi persaingan. Diatur pula pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, melakukan penyelidikan, memutus pelanggaran, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Ketentuan lain mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan keputusan KPPU.